Bekali Pemahaman Dana CRS, Komisi I DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Perda No.6 Tahun 2016 Kepada Masyarakat

BOGOR - Guna mengoptimalkan implementasi Perda yang telah dihasilkan, melalui Komisi I DPRD Kota Bogor  menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan dana corporate sosial responsibility (CSR) kepada masyarakat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bogor pada Kamis (11/8/22).

Sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunga Perusahan yang digelar oleh Komisi I DPRD Kota Bogor, dijelaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengajuan dan penggunaan dana corporate sosial responsibility (CSR). 

Baca juga: Fasilitasi Penyelenggara Ponpes, Komisi IV DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Perda No 3 Tahun 2022

“Selain mengedukasi masyarakat. Kami juga berharap CSR yang dijalankan oleh perusahan-perusahaan yang ada di Kota Bogor ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa tersebar ke seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota saja, ” ujar pria yang akrab disapa SB ini. 

Baca juga: Momentum 77 Tahun Kemerdekaan RI, AHY Ajak Rawat Persatuan, Demokrasi & Kebangkitan Ekonomi

Dijelaskan juga oleh SB, berdasarkan pasal 6, ruang lingkup TSJLP ini meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. 

Baca juga: Guna Tingkatkan Ekonomi Melalui Koperasi dan Usaha Mikro, Komisi II DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Perda No 4 Tahun 2021

“Jadi memang kehadiran CSR ini sangat dibutuhkan masyarakat dan harus disalurkan oleh perusahan-perusahaan yang ada di Kota Bogor, ” kata SB. 

Lebih lanjut, SB menekankan jika perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor tidak menyelenggarakan TJSLP sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2016 ini maka Pemkot Bogor bisa memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan kegiatan usaha. 

Baca juga: DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Empat Perda, Diantaranya Perda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

“Sesuai dengan pasal 8, kalau ada perusahaan yang membandel tidak menyalurkan TJSLP akan dikenakan sanksi. Ini yang kami tekankan kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bogor, ” pungkasnya. ***